Mahfud MD Sebut Referendum Papua Mustahil, Ini Pasalnya

0

Dalam konteks Papua ini kan muncul suara untuk minta referendum. Saya katakan bahwa baik menurut hukum nasional maupun menurut hukum internasional, referendum itu sudah tidak mungkin sama sekali bagi Papua.

Karena apa? Di dalam tata hukum kita, yaitu di dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lain tidak ada mekanisme pengambilan keputusan dengan referendum. Dulu pernah ada, tapi khusus untuk perubahan Undang-Undang Dasar.

Menurut hukum internasional yang sering dijadikan dasar untuk minta referendum itu adalah ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) Pasal 1 itu berbunyi begini: “Setiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri.”

Tetapi supaya diingat, ketika Indonesia meratifikasi konvensi ini, di Pasal 1 nya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 itu menyatakan, mengesahkan ICCPR ini dengan deklarasi. Deklarasinya apa? Deklarasinya itu bahwa semua wilayah yang sudah dikuasai secara sah itu menjadi bagian tidak terpisahkan yang tidak boleh memisahkan diri dari Republik Indonesia.

Bahkan pasal 4 ICCPR itu mengatakan, setiap pemerintah boleh mengambil langkah apapun termasuk langkah keamanan dan militer, untuk mempertahankan wilayahnya yang sudah diperoleh dan bergabung secara sah ke dalam kedaulatan itu. Jadi mari kita hentikan provokasi-provokasi untuk referendum. Itu tidak akan ada gunanya, secara internasional tidak akan ada gunanya.

Orang sering membandingkan referendum itu dengan Timor Timur. Itu beda ya, karena Timor Timur itu sejak awal, sejak awal itu sudah masuk di dalam catatan atau daftar komite 24 PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tentang Self Governing Territory. Dia memang daerah yang berhak punya pemerintahan sendiri sedangkan Papua ini tidak ada di daftar itu. 

Lagipula Pepera, Penentuan Pendapat Rakyat pada tahun ‘69 yang kemudian disahkan pada 19 November oleh PBB melalui resolusi nomor 2405, itu sudah final. Tidak ada sejarahnya kok resolusi ditinjau ulang itu, sampai sekarang ndak pernah ada. Pada waktu itu hasilnya memang di voting di PBB. 84 negara setuju Papua masuk ke Indonesia, 30 negara tidak menolak tapi abstain. Dan itu sudah sah menjadi resolusi nomor 2405.