Gerakan separatis Papua menyebabkan gangguan kecil setelah ketua ULMWP (Organisasi Internasional separatis Papua Barat), Benny Wenda menyelundup ke konferensi Dewan HAM di Geneva Jumat (25/1). Dewan HAM merasa berada di posisi canggung dan tidak nyaman atas terjadinya pelanggaran etika diplomasi, tetapi kasus ini segera direspon dengan penyelesaian.

Benny Wenda memasuki sebuah pertemuan lanjutan dari Universal Periodic Review (UPR) secara ilegal dengan membajak delegasi Vanuatu melalui Mr. Don Ken, Menteri Keadilan dan Layanan Masyarakat Vanuatu yang memimpin delegasi.

Kantor Komisaris tinggi PBB untuk HAM (OHCHR) merupakan badan PBB yang tunduk pada prosedur hukum formal lembaga internasional. Terkait kasus ini, OHCHR akan tegas melindungi agenda HAM dari pengaruh agenda dan kepentingan politik tertentu.

Kronologi Kejadian

Benny Wenda menyerahkan sebuah “petisi” kepada komisaris tinggi dewan hak asasi manusia, menggunakan mekanisme panggilan kehormatan untuk meminta pertemuan, sebuah hak yang dimiliki Vanuatu sebagai Negara yang Ditinjau. Seruan untuk pertemuan itu ditanggapi oleh Michelle Bachelet, mantan presiden Chili yang saat ini menjabat sebagai komisaris tinggi.

Dalam pertemuan itu, komisioner OHCHR mengakui tidak memperhatikan keberadaan individu yang tidak berwenang, yang kemudian diidentifikasi sebagai Benny Wenda. Ketika diskusi beralih dari tinjauan berkala Vanuatu ke topik Papua, Benny menyerahkan amplop yang diasumsikan sebagai petisi, yang kemudian diterima oleh staf komisioner.

OHCHR telah menyatakan permintaan maaf mereka atas gangguan tersebut, mengakui bahwa itu adalah kesalahan dari pihak mereka. Komisi tersebut juga menyoroti fakta bahwa mereka merasa tertipu oleh delegasi Vanuatu, dan menolak untuk menindaklanjuti petisi tidak sah tersebut. OHCHR akan fokus membahas tentang Tinjauan Berkala Universal Vanuatu terkait masalah-masalah hak asasi manusia Vanuatu sesuai agenda awal.

Sinyal Merah untuk Vanuatu

Pelanggaran etika diplomatik oleh delegasi Vanuatu bukan hanya masalah pelanggaran prosedural, tetapi lebih jauh lagi, ini adalah penyalahgunaan mandat politik yang diberikan oleh masyarakat internasional, dan bahkan oleh masyarakat Vanuatu sendiri.

Pertama, Vanuatu gagal menghormati PBB sebagai lembaga internasional. Peraturan protokoler yang ketat dalam setiap sidang majelis PBB tidak dibuat semata-mata sebagai formalitas; ketatnya aturan formal dibuat sehingga setiap diskusi bisa berjalan dengan fokus, dan masalah kompleks seperti perbaikan hak asasi manusia di Vanuatu dapat diatasi dengan baik dan terperinci. Sebuah negara yang tidak menghargai waktu dan upaya yang didedikasikan oleh PBB untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah hak asasi manusia tidak hanya mengecewakan bagi masyarakat internasional, tetapi juga memberikan contoh yang buruk.

Data tentang Tinjauan Berkala Universal 2009 mengenai hak asasi manusia di Vanuatu menunjukkan bahwa hak-hak perempuan, kondisi di penjara, korupsi pemerintah dan akses ke pendidikan masih memerlukan perbaikan dan perhatian di Vanuatu. Dalam UPR 2019, kelompok kerja Dewan Hak Asasi Manusia merekomendasikan Vanuatu untuk mengadopsi lebih banyak resolusi tentang Hak-Hak Anak dan Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan. Dengan mengizinkan suatu pihak yang tidak berwenang membajak delegasi, Menteri Don Ken dan perwakilan lainnya dari Vanuatu telah menyia-nyiakan waktu dan kesempatan berharga untuk menciptakan lingkungan HAM yang lebih baik bagi masyarakat di Vanuatu.

Kedua, kasus pelanggaran etika diplomatik ini dapat berpotensi menurunkan kepercayaan dari masyarakat internasional, tidak hanya terhadap Vanuatu, tetapi juga terhadap negara-negara Pasifik lainnya, Dewan Hak Asasi Manusia, atau bahkan PBB sebagai institusi. Pemerintah Vanuatu perlu bertanggung jawab atas konsekuensi yang sangat merusak ini, dan mereka berhutang penjelasan (serta permintaan maaf) kepada pemerintah Indonesia berikut dengan 191 negara anggota PBB lainnya.

Latar Belakang ULMWP

Benny Wenda dan ULMWP berafiliasi dengan OPM, sayap militer organisasi Papua Merdeka. Pada Desember 2018, OPM menyatakan bertanggung jawab atas pembunuhan 16 pekerja konstruksi Jalan Trans Papua di Nduga, Papua. Melalui laman media sosial facebooknya, kelompok separatis Papua ini merilis pernyataan, dan mengakui bahwa pembunuhan terjadi karena kemarahan Egianus Kogoya, komandan OPM, pada 1 Desember 2018. Egianus marah karena salah satu pekerja, yang disebut bernama Jonny Arung, mengambil foto saat Kelompok Separatis Bersenjata itu merayakan upacara kemerdekaan 1 Desember.

Muhammad Aidi, juru bicara TNI di Papua menjelaskan kepada media bahwa ULMWP dan Kelompok Separatis Papua telah memanipulasi media dan publik dengan menuduh Pasukan Gabungan TNI-Polri melakukan kekejaman, padahal faktanya OPM yang telah melakukan semua pembunuhan di Papua. Ia juga menunjuk ULMWP dan OPM tidak memiliki bukti bahwa Pasukan Gabungan TNI-Polri telah melanggar hukum di Papua: “Ia tidak dapat memberikan bukti terhadap tuduhan tersebut (Indonesia dan Militer),” kata Aidi pada Minggu (27/01). “Faktanya, Kelompok Separatis Papua-lah yang telah membunuh warga sipil yang tidak bersalah.” tutur Aidi.

Dengan fakta bahwa pasukan Indonesia masih mencari 50 anggota OPM yang terlibat dalam pembantaian Nduga, separatis Papua membuat tuduhan spekulasi terkait isu pengungsi, dan sering menggambarkannya sebagai ‘krisis’ di Papua.

Kesamaan Cerita Sejak 2017

Ini bukan pertama kalinya Benny Wenda dan ULMWP merilis berita demikian kepada pers dan publik untuk kepentingan organisasinya. Pada tahun 2017, Benny menggunakan foto yang sama untuk mendukung kisahnya, mengenai petisi yang sama, untuk mendorong referendum yang sama.

(Foto: Benny Wenda dan petisinya di tahun 2017)

Tahun ini, Benny menggunakan foto yang sama menampilkan dirinya bersama sebuah buku. Dalam publisitasnya tentang petisi yang terasa sangat artifisial, kisah tentang petisi tersebut dan tuntutan Benny kepada PBB menyisakan banyak pertanyaan.

(Foto: Gambar yang sama digunakan Benny Wenda di tahun 2019)

Secara mengejutkan, petisi tahun ini tidak mendapat banyak dukungan dari pemimpin-pemimpin separatisme Papua lainnya. Selain Wenda, pemimpin gerakan separatis lainnya tidak tampak antusias mengenai petisi tersebut, dilihat dari tidak adanya postingan di halaman media sosial mereka. Orang yang paling tidak senang dengan keberadaan petisi tersebut mungkin adalah Leonie Tanggahma, seorang separatis yang juga mantan anggota dewan ULMWP, organisasi pimpinan Benny Wenda.

Ketika masih berada dalam ULMWP, organisasi tersebut mengklaim telah menyerahkan petisi untuk referendum Papua kepada PBB, di Sidang Umum PBB, tetapi Leonie tidak setuju dengan gagasan tersebut. Leonie menjelaskan bahwa petisi bukanlah mekanisme yang dipakai dalam Komite Dekolonisasi PBB atau C-24. Mekanisme setiap badan PBB berbeda-beda, dan ada mekanisme tertentu juga yang dipakai oleh C-24.

Mekanisme Petisi dan Referendum

Dalam konteks C-24, ada mekanisme yang komprehensif dan terperinci untuk sebuah petisi. Pemohon yang mengajukan petisi haruslah seseorang atau NGO (LSM) yang sudah terlibat dalam diskusi tahunan C-24 terkait teritorial tidak berdaulat (Non-Self Governing Territories) yang keberadaannya diatur dalam Deklarasi Penyerahan Kemerdekaan seperti American Samoa, Anguilla, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Malvinas (Falkland Islands), French Polynesia, Gibraltar, Guam, Montserrat, Kanaly (New Caledonia), Pitcairn, St. Helena, Tokelau, Turkey, Caicos Islands, United States Virgin Islands, dan Western Sahara.

Komite Dekolonisasi sendiri sudah pernah membantah telah menerima petisi di tahun 2017. -Ketua komite Rafael Ramirez mengatakan bahwa dirinya dimanfaatkan untuk kepentingan propaganda dan tidak pernah menerima petisi apapun. Ramirez menyatakan mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua.

Di akhir tahun 2017, Tanggahma mengundurkan diri dari ULMWP sebagai anggota dewan. Hal ini memunculkan debat dan perpecahan antar pendukung separatisme Papua. Pada September 2018, Leonie menulis opininya mengenai petisi ULMWP di Facebook dan didokumentasikan oleh berita-papua.com:

“…Sayangnya, sangat mungkin bahwa mereka yang mengatakan bahwa mereka menyerahkan PETISI ini ke C-24 berpikir bahwa dengan hanya menyerahkan PETISI ke C-24, kasus Papua Barat akan menjadi agenda C-24. Tapi hal itu tidak terjadi. Mereka tidak mempercayai fakta ini. Kebanyakan orang Papua yang menandatangani petisi ini di Papua Barat dibuat untuk percaya bahwa Papua Barat akan masuk agenda C-24 karena petisi itu. Saya harus katakan bahwa ini tidak benar.”

“…Setelah petisi keluar dari Papua Barat, petisi itu mendarat di tangan orang-orang yang berfoto dengannya, yang pergi ke media dengan membawanya, yang mendapat publisitas karenanya, yang berkampanye dengannya, yang mendapatkan popularitas karenanya… Sekali petisi itu KELUAR dari Papua Barat, petisi itu pada dasarnya disalahgunakan … dengan mengorbankan ribuan orang yang menandatanganinya di Papua Barat, dengan risiko dan bahaya mereka sendiri.”

Sekarang, Presiden Indonesia, Joko Widodo, sudah fokus pada pembangunan Papua dan sumber daya manusia Papua dalam lima tahun terakhir, dan melakukan tidak kurang dari 9 kunjungan ke Papua. Sejak awal periode pemerintahan di tahun 2014, Indonesia telah membuat kemajuan yang cukup signifikan walaupun belum sempurna di Papua dengan membebaskan tahanan-tahanan politik dan mengatasi masalah hak asasi manusia, sekaligus mendorong pembangunan dengan proyek pembuatan 4.330 km jalan Trans Papua. Meski demikian, isu yang dibawa oleh Benny Wenda dan gerakan separatis Papua tidak berubah.

Apa Langkah Selanjutnya?

Sikap diplomatik yang kuat akan diharapkan dari Indonesia dan PBB untuk menanggapi apa yang dilakukan oleh Vanuatu dan Benny Wenda di OHCHR. Dewan Hak Asasi Manusia adalah tempat untuk perumusan kebijakan yang khidmat, dan segala upaya untuk mengganggu jalannya perumusan kebijakan-kebijakan tersebut, terutama dengan sebuah aksi yang mencari sensasi publisitas, tidak bisa dibiarkan begitu saja.

Source :
https://www.abc .net.au/news/2017-09-29/west-papua-independence-petition-reports-false-say-un/9001538